Pemerintah Pastikan Hentikan Peredaran Minyakita Tidak Sesuai Takaran
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan akan menghentikan peredaran produk Minyakita yang tidak sesuai takaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan di lapangan menunjukkan adanya produk minyak goreng subsidi tersebut dijual dengan volume atau berat tidak sesuai…
Pemerintah Evaluasi Regulasi Respon Polemik Takaran Minyakita
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi regulasi terkait takaran minyak goreng bersubsidi Minyakita setelah munculnya polemik di masyarakat. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa minyak goreng yang dijual dalam kemasan 1 liter tidak sesuai dengan takaran sebenarnya, memicu keluhan…
Kebijakan Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN Banjir Apresiasi
Jakarta – Pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan atas upaya percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2025. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
Pemerintah Pastikan Pengangkatan CASN Dipercepat
Jakarta – Pemerintah tetap berkomitmen dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan…
Dukungan Kuat terhadap Revisi UU TNI untuk Penguatan Pertahanan Nasional
Jakarta – Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut langkah ini sebagai strategi penting dalam memperkuat sistem pertahanan nasional di…
Pemerintah Tepis Isu Dwifungsi Militer dalam UU TNI Terbaru
Jakarta – Pemerintah menegaskan tidak ada kebangkitan dwifungsi militer dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan. Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa konsep wajib militer dan dwifungsi TNI tidak lagi…
Reformasi Militer Berlanjut: Revisi UU TNI Tidak Ganggu Tata Kelola Sipil
JAKARTA-Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi sipil dan sistem demokrasi di Indonesia. Revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pertahanan tanpa keterlibatan dalam sektor politik…
Revisi UU TNI Jamin Demokrasi dan Supremasi Sipil
JAKARTA- Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dipastikan tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pemerintah dan DPR RI telah melakukan pembahasan mendalam agar revisi ini semakin memperkuat profesionalisme TNI tanpa menghidupkan kembali dwifungsi militer. Ketua Majelis Permusyawaratan…
Revisi UU TNI Tegaskan Profesionalisme dan Reformasi Militer
Oleh : Setiawan Sugianto )* DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Revisi ini dirancang untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan global yang semakin…
Revisi UU TNI Mengokohkan Pertahanan Negara di Era Global
Oleh : Maulana Bastian )* Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh DPR RI menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika ancaman global yang semakin kompleks serta…