Mengapresiasi Upaya Pemerintah Antisipasi Keterlibatan Asing Dukung OPM
Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis…
Pemerintah Bertindak Cepat Jaga Papua Aman
Oleh : Abraham Tekege )* Aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Serangan terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 16…
RUU KUHAP Pertegas Tupoksi Aparat Penegak Hukum
Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan publik karena dinilai mempertegas tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum tanpa mengubah secara signifikan peran institusional mereka. RUU ini telah mendapat surat presiden (surpres) dan secara…
DPR Bahas RUU KUHAP Secara Transparan dan Partisipatif
Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas proses legislasi serta memastikan bahwa…
Publik Dukung RUU KUHAP Pastikan Penyidik Tangani Pidana Secara Transparan
Oleh: Saiful Bahri *) Rencana pembaruan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat dukungan luas dari masyarakat. Langkah pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat…
RUU KUHAP Atur Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dan Keadilan Restoratif
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pembaruan hukum merupakan keniscayaan dalam sistem negara hukum yang dinamis dan berkeadaban. Salah satu agenda penting yang kini tengah bergulir adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana…
BGN Perketat Kerjasama dengan Mitra Cegah Penyalahgunaan Anggaran MBG
Oleh: Ganindra Napitupulu )* Pemerintah terus berkomitmen dalam menjalankan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak usia sekolah di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian dari upaya membangun…
Pemerintah Alokasikan Dana 2.6 T untuk Tukin Dosen
Jakarta – Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung peningkatan tunjangan kinerja (tukin) dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Anggaran ini akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri berdasarkan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, termasuk…
Pemerintah Pastikan Tukin Dosen Cair Pertengahan Tahun 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dicairkan pada pertengahan tahun 2025. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur skema tukin bagi dosen yang selama…
Pemerintah Cairkan Tukin Dosen: Bukti Nyata Peduli Kesejahteraan Tenaga Pengajar
Oleh : Ricky Rinaldi )* Kabar gembira datang untuk para dosen di seluruh Indonesia! Setelah penantian panjang dan banyak tanya yang muncul, akhirnya pemerintah resmi mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini bukan hanya soal…