Peran Strategis Pemuda dalam Memutus Rantai Judi Daring
Jakarta- Upaya pencegahan bahaya Judi Daring terus digalakkan oleh berbagai pihak melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah kegiatan sosialisasi bertema bahaya Judi Daring yang digelar dalam bentuk podcast. Kegiatan ini menyasar kalangan muda, seperti pelajar…
Presiden Prabowo Cabut PMN, Dorong Efisiensi dan Kemandirian Kerja BUMN
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut skema Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai bentuk pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2025 yang mencabut PP Nomor 34 Tahun 2022, menandai adanya…
Pencabutan PMN Wujudkan Transformasi Kerja BUMN Menuju Entitas Bisnis Modern
Oleh: Wahyu Gunawan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang tegas dengan mencabut program Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Langkah tersebut menandai dimulainya babak baru dalam transformasi kerja korporasi pelat merah menjadi entitas bisnis modern yang jauh lebih mandiri dan…
Hilirisasi Dorong Pemerataan Ekonomi dan Kuatkan UMKM Daerah
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi mineral tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, termasuk pelaku UMKM lokal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa…
Hilirisasi Perkuat UMKM dan Ekonomi Daerah Jalan Menuju Pemerataan dan Kedaulatan Ekonomi Nasional
Oleh: Cahyo Widjaya* Kebijakan hilirisasi mineral yang saat ini digencarkan pemerintah bukan sekadar strategi ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, hilirisasi adalah jalan panjang menuju pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi, terutama bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Tidak dapat dipungkiri,…
Pemerintah Tegaskan UU TNI Dibentuk Sesuai Aturan dan Libatkan Partisipasi Publik
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal itu…
UU TNI Disusun Tanpa Intimidasi dan Libatkan Partisipasi Publik Demi Menjawab Tantangan Masa Kini
Oleh: Dewi Kartinah Soedjono Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik usai beberapa pihak mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu…
UU TNI Sah dan Libatkan Publik, Pemerintah Tegaskan Tak Langgar Aturan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Menteri Hukum dan…
Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Optimalkan Irigasi dan Bendungan
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia….
Keberadaan Organisasi Tani Perkuat Program Swasembada Pangan untuk Kesejahteraan Petani
Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden…