RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar…
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI….
Mengapresiasi Persiapan Matang Pemerintah Kawal Kesuksesan PSU 2025
Oleh : Andi Ramli Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025 menjadi perhatian besar pemerintah pusat dan daerah. Dengan rentetan tahapan yang sudah mendekati puncaknya, kini seluruh pihak diharapkan mampu menjaga stabilitas serta memastikan…
Pilkada Ulang 2025 Wajib Berlangsung Damai dan Demokratis
Oleh: Fajar Dwi Santoso Pilkada ulang tahun 2025 merupakan momen penting yang seyogianya dijadikan ajang untuk memperkuat fondasi demokrasi yang damai, jujur, dan adil. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, harapan terhadap berlangsungnya pesta demokrasi yang bermartabat menjadi komitmen…
Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilihan Suara Ulang
Pemerintah memastikan seluruh persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang telah berjalan maksimal. Kesiapan ini mencakup koordinasi antarinstansi, distribusi logistik, serta pengawasan di lapangan guna menjamin proses demokrasi berjalan…
Pemerintah Ajak Masyarakat Jaga Iklim Kondusif Menjelang PSU
Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim yang kondusif demi terciptanya suasana demokrasi yang aman dan damai. Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dalam kunjungannya ke Kabupaten…
Mendukung Strategi Komprehensif Pemerintah Tangani Karhutla Riau
Oleh: Rey Utama )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman lingkungan yang krusial di Indonesia, khususnya di wilayah Riau yang kerap menjadi sorotan internasional. Namun, langkah efektif pemerintah dalam menangani permasalahan ini layak mendapat perhatian lebih. Pemerintah tidak…
Komitmen Pemerintah dalam Penanganan Bencana Karhutla di Riau
Oleh: Arka Dwi Francesco)* Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Data hingga akhir Juli 2025 mencatat 790 hotspot di wilayah tersebut, dengan 27 titik api aktif yang…
Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Efektif Hadapi Status Tanggap Darurat Karhutla
Pekanbaru – Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan koordinasi dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Wilayah ini tengah berada pada puncak musim kemarau yang ditandai dengan curah hujan sangat rendah dan munculnya ratusan titik…
Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla
Pekanbaru — Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dan terukur dalam mencegah potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat drastis di Provinsi Riau. Melalui sinergi antar lembaga, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana…