Kayu Hanyutan Pascabanjir Sumatra Dimanfaatkan, Pemulihan Infrastruktur Dipercepat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatra tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga menghadirkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan. Ratusan batang kayu sisa bencana banjir yang telah tercatat kini membuka peluang bagi masyarakat untuk…
Apresiasi Penanganan Bencana Aceh Menguat, Masyarakat Tegaskan Tolak Separatisme
Oleh: Pratiwi Anjani )* Apresiasi terhadap penanganan bencana di Aceh terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat seiring dengan semakin kuatnya kehadiran negara di wilayah terdampak. Di tengah situasi darurat akibat banjir dan tanah longsor, masyarakat Aceh menunjukkan sikap dewasa dan…
Presidensi Dewan HAM PBB 2026, Indonesia Bawa Semangat Kepemimpinan untuk Semua
JAKARTA — Indonesia mengukuhkan peran strategisnya di panggung global setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari…
Indonesia Cetak Sejarah sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026
JAKARTA — Indonesia mencetak tonggak penting dalam diplomasi multilateral setelah resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada…
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Dunia Menanti Kepemimpinan Inklusif
Oleh: Reni Kartikasari Gema diplomasi Indonesia kembali menggetarkan panggung global saat Merah Putih secara resmi didaulat memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Pencapaian bersejarah tersebut terkunci secara aklamasi dalam pertemuan di Jenewa pada 8…
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB Jadi Tonggak Diplomasi HAM Nasional
Oleh: Ardiansyah Gunawan Indonesia mencatat babak penting dalam sejarah diplomasi hak asasi manusia nasional setelah resmi dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Presiden untuk tahun 2026. Penetapan yang berlangsung dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB di…
Penertiban Tambang dan Sawit Ilegal Diproyeksikan Tambah Rp142 Triliun Penerimaan Negara
Jakarta — Pemerintah semakin memantapkan langkah penertiban tambang dan perkebunan kelapa sawit ilegal sebagai bagian dari agenda besar penyelamatan keuangan negara. Upaya ini diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga Rp142,23 triliun pada 2026, sekaligus menutup kebocoran uang rakyat yang selama…
Upaya Penegakan Hukum Tambang Ilegal Lindungi Potensi Kekayaan Negara dari Kebocoran Pendapatan
Karawang – Pemerintah terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal sebagai langkah strategis untuk melindungi potensi kekayaan negara sekaligus mencegah kebocoran pendapatan negara. Aktivitas tambang ilegal dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap…
Penegakan Hukum Tambang Ilegal Berhasil Amankan 70.000 Ton Batu Bara, Siap Dilelang untuk Penerimaan Negara
Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Berhasilnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengamankan sekitar 70.000 ton batu bara ilegal hasil Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, patut dipandang sebagai tonggak penting dalam penegakan hukum…
Potensi Rp32,6 T dari Sanksi Tambang Ilegal Masuk ke APBN, Target Baru Pemerintah di 2026
Oleh: Yusuf Winarto* Pemerintah menatap tahun 2026 dengan target penerimaan negara yang semakin kuat, salah satunya melalui penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan di sektor kehutanan dan pertambangan. Dalam beberapa tahun terakhir, penertiban kawasan hutan,…