RUU Reforma Agraria Diarahkan Atasi Tumpang Tindih Izin dan Kewenangan
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan reforma agraria secara lebih terpadu….
RUU Reforma Agraria, Keseriusan Negara Membenahi Akar Konflik Lahan
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan, konflik berkepanjangan, serta belum…
Pemerintah Koreksi Tumpang Tindih Izin Agraria demi Keadilan Rakyat
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum agraria tidak hanya merugikan masyarakat adat, petani kecil, dan warga…
Pemerintah Perketat Validasi Kopdes Merah Putih, Jaga Akuntabilitas Aset Desa
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan, kendaraan, serta sarana pendukung koperasi…
Verifikasi Koperasi Merah Putih Membuktikan Pemerintah Mengawal Detail Program
Oleh : Irfan Aditya )* Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan kebijakan dan pembentukan kelembagaan semata. Pemerintah pusat menyadari perlunya turun langsung untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan…
Pemerintah Pastikan Aset Koperasi Merah Putih Layak sebelum Diserahterimakan
Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, memastikan proses verifikasi dan validasi aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dilakukan secara menyeluruh sebelum bangunan dan fasilitas pendukung diserahterimakan kepada pemerintah desa. Yandri meminta para…
Pemerintah Pastikan Koperasi Merah Putih Tak Sesuai Spek Harus Diperbaiki
JAKARTA — Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memulai verifikasi dan validasi terhadap lebih dari 24 ribu bangunan yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas koperasi, mulai dari bangunan, lokasi hingga kelengkapan pendukung, sesuai…
Jelang 2 Tahun Prabowo, Perbaikan Ekonomi Kian Terasa Langsung oleh Masyarakat
*) Oleh : Gavin Asadit Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional terus dikalibrasi untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan manfaat pembangunan semakin nyata di tingkat akar rumput. Memasuki tahun…
Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran: Titik Konsolidasi Mempercepat Dampak Program Rakyat
Oleh: Dhita Karuniawati )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk mengevaluasi sekaligus mengonsolidasikan pelaksanaan agenda prioritas. Dua tahun bukan akhir dari perjalanan pemerintahan, tetapi menjadi titik untuk…
2 Tahun Prabowo, Konsolidasi Kabinet Diarahkan Perkuat Program Prioritas
JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun kedua dengan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Salah satu perubahan terjadi di Kementerian Keuangan setelah Prabowo melantik Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026. Pergantian tersebut berlangsung sekitar satu bulan…