Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang.

Suahasil menjelaskan, Pendapatan negara mencapai lebih dari Rp3.400 triliun, sedangkan belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun.

Pemerintah juga membahas upaya menjaga kondisi perekonomian sekaligus memperkuat berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

“Kemudian, dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi, termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini,” kata Menkeu Suahasil.

Menurut Suahasil, efisiensi yang dimaksud pemerintah diarahkan agar penggunaan anggaran tetap terukur dan memberikan manfaat maksimal.

Arahan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga APBN tetap kredibel di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan dan perlindungan masyarakat.

“Arahan Bapak Presiden adalah untuk terus menjaga APBN supaya tetap kredibel, dan dilakukan terus efisiensi secara terukur agar yang namanya anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial, dan membangun infrastruktur,” ujar Suahasil.

Dalam pelaksanaannya, APBN juga akan berkolaborasi dengan Danantara. Suahasil menjelaskan APBN digunakan untuk membiayai program pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintah, sedangkan Danantara berperan pada sisi investasi.

Pandangan mengenai manfaat APBN juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Menurut Johan, besarnya anggaran harus diikuti dengan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus melahirkan pekerjaan, menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan, dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor produktif,” kata Johan.

Johan juga menyoroti anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun. Menurutnya, belanja tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat di berbagai daerah.

“Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan harus bermuara pada kesejahteraan petani dan nelayan. Kita ingin pupuk tersedia tepat waktu, irigasi semakin baik, harga gabah dan jagung memberikan nilai yang layak kepada petani, biaya produksi terkendali, akses pasar semakin terbuka, serta nelayan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil tangkap dan budidayanya,” ujarnya.

[w.R]