Oleh: Raka Wicaksana )*

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui angka produk domestik bruto, besarnya investasi, atau stabilitas indikator makroekonomi. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan justru paling nyata ketika tersedia pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Karena itu, strategi pemerintah yang menghubungkan investasi, industrialisasi, dan pembangunan kawasan ekonomi perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Dalam konteks tersebut, pemerintah terus memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan pembangunan industri, termasuk mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kehadiran fasilitas produksi baru tidak hanya meningkatkan kapasitas industri nasional, tetapi juga membuka kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai bidang, mulai dari operasional, logistik, hingga jasa penunjang. Dampak ekonomi tersebut dapat meluas ke lingkungan sekitar melalui pertumbuhan usaha kecil, penyediaan bahan baku, dan peningkatan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, KEK berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah apabila pembangunan industrinya terhubung dengan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal. Tantangan pemerintah berikutnya ialah memastikan investasi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, melainkan berkembang menjadi kegiatan produktif yang berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar komitmen penanaman modal dapat diwujudkan menjadi kegiatan usaha produktif. Pandangan ini menempatkan investasi bukan semata-mata sebagai arus modal, melainkan instrumen untuk memperkuat industri nasional dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang menentukan keputusan investor untuk merealisasikan rencana bisnisnya. Ketika investasi benar-benar berjalan, kebutuhan tenaga kerja dapat meningkat dan rantai pasok domestik memperoleh peluang untuk berkembang. Oleh sebab itu, konsistensi pemerintah dalam menjaga kepastian berusaha perlu diikuti pengawasan terhadap realisasi investasi dan dampaknya terhadap penciptaan pekerjaan.

Namun, bertambahnya kesempatan kerja harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja agar pertumbuhan tidak hanya menguntungkan pemilik modal. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyoroti pentingnya penguatan perlindungan pekerja melalui regulasi ketenagakerjaan. Dalam hubungan industrial, mekanisme pemberitahuan dan perundingan bipartit menjadi bagian penting untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sewenang-wenang serta membuka ruang penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Perlindungan tersebut perlu dipahami sebagai unsur pembentuk kepastian hubungan kerja, bukan semata-mata beban bagi dunia usaha. Dengan aturan yang jelas dan dialog yang berjalan, perusahaan memiliki pedoman dalam mengambil keputusan, sementara pekerja memperoleh ruang untuk memperjuangkan haknya secara proporsional.

Lebih jauh, penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu menjangkau wilayah di luar pusat-pusat industri utama. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong revisi Undang-Undang Transmigrasi dengan orientasi yang tidak lagi bertumpu pada jumlah penduduk yang dipindahkan atau luas kawasan, melainkan pada penciptaan kesempatan kerja. Pendekatan ini membuka peluang untuk menghubungkan pengembangan kawasan transmigrasi dengan investasi, industrialisasi, dan hilirisasi sesuai potensi ekonomi daerah. Apabila dirancang secara terpadu, kawasan tersebut dapat berkembang menjadi pusat kegiatan produktif yang menyerap tenaga kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi formal. Dengan demikian, transmigrasi berpeluang menjadi instrumen pembangunan wilayah yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan, bukan sekadar perpindahan penduduk.

Di sisi lain, keberhasilan agenda penciptaan pekerjaan sangat bergantung pada kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan kebutuhan industri. Pembangunan pabrik baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan pengangguran apabila keterampilan pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pemerintah karena itu perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi keterampilan, serta kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat setempat memperoleh akses yang lebih besar terhadap peluang kerja baru. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi turut memperluas mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda penciptaan lapangan kerja menjadi penghubung strategis antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pengembangan KEK, penguatan iklim investasi, perlindungan pekerja, serta pembaruan pendekatan transmigrasi menunjukkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Konsistensi pelaksanaan, koordinasi pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap hasil nyata akan menentukan keberhasilan agenda tersebut. Apabila investasi mampu membuka pekerjaan produktif, perlindungan pekerja berjalan efektif, dan keterampilan tenaga kerja terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi akan memiliki dampak yang lebih luas. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja, membangun kehidupan yang lebih baik, dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

*) Peneliti Ekonomi dan Investasi