Oleh: Jayanti Lukito)*

Stabilitas harga merupakan salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi karena menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok bergerak terkendali, rumah tangga memiliki ruang lebih besar untuk mengatur pengeluaran, sementara dunia usaha dapat menjalankan kegiatan dengan perencanaan yang lebih pasti.

Kondisi inflasi nasional yang masih berada dalam sasaran pemerintah patut menjadi modal untuk menjaga optimisme ekonomi. Meski demikian, angka inflasi yang terkendali perlu dibaca secara cermat karena tekanan harga pada komoditas tertentu dapat dirasakan berbeda oleh setiap kelompok masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Pemerintah menilai kondisi tersebut masih terkendali, sembari mempertimbangkan bahwa kenaikan harga sejumlah komoditas turut meningkatkan pendapatan petani.

Hal itu menunjukkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif produksi dan menekan pendapatan petani, sedangkan kenaikan yang berlebihan akan mengurangi kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga daya beli, antara lain bantuan pangan berupa beras 30 kilogram per keluarga, bantuan sosial sekitar Rp30 triliun, serta stimulus konsumsi menjelang Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut perlu diarahkan secara tepat sasaran agar dukungan fiskal benar-benar menjangkau rumah tangga yang paling membutuhkan dan memberi dampak terhadap ketahanan konsumsi.

Namun, tantangan pengendalian inflasi tidak berhenti pada besaran bantuan atau capaian angka nasional. Kenaikan harga cabai, ikan segar, dan komoditas pangan lainnya menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi tetap menjadi faktor penting yang menentukan harga di pasar.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar kepentingan produsen dan konsumen tetap terlindungi. Tito menyebut inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah, tetapi kenaikan harga pangan, terutama cabai akibat kekeringan, perlu diantisipasi melalui penguatan produksi.

Dorongan untuk memperluas penanaman cabai di desa, kelurahan, dan kawasan perkotaan merupakan langkah yang relevan untuk memperkuat pasokan. Produksi yang tersebar dapat mengurangi ketergantungan pada sejumlah sentra pertanian, memperpendek rantai distribusi, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan pangan.

Strategi tersebut perlu disertai dukungan benih, pendampingan budidaya, akses pembiayaan, dan kepastian penyerapan hasil panen. Tanpa dukungan dari hulu hingga hilir, peningkatan produksi berisiko tidak berkelanjutan atau justru menimbulkan persoalan baru ketika hasil panen melimpah dan harga di tingkat petani jatuh.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah ketahanan jalur distribusi ketika daerah menghadapi gangguan cuaca maupun bencana lingkungan. Aktivitas pelabuhan, bandara, jalan raya, dan pusat logistik memiliki pengaruh langsung terhadap kelancaran arus barang, sehingga gangguan pada infrastruktur tersebut dapat memicu keterlambatan pasokan dan tekanan harga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor menjelaskan bahwa karhutla di wilayahnya belum mengganggu operasional bandara dan pelabuhan maupun memicu kenaikan inflasi. Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda menyiapkan posko penanganan karhutla di tiga lokasi dekat bandara untuk menjaga kelancaran arus orang dan barang.

Kesiapan tersebut memperlihatkan hubungan erat antara pengendalian bencana dan stabilitas ekonomi daerah. Pemantauan titik rawan, kesiapan jalur transportasi, serta koordinasi antarlembaga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar gangguan lingkungan tidak berkembang menjadi hambatan distribusi yang berujung pada kenaikan harga.

Penguatan peran pemerintah daerah menjadi semakin penting karena tekanan inflasi tidak selalu memiliki penyebab yang sama di setiap wilayah. Daerah sentra produksi perlu menjaga kesinambungan panen, sedangkan daerah yang bergantung pada pasokan dari luar harus memastikan ketersediaan transportasi dan kelancaran arus barang.

Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu diarahkan pada pemantauan harga yang lebih responsif, terutama terhadap komoditas yang mengalami kenaikan tajam. Data stok, kebutuhan konsumsi, jadwal panen, dan biaya distribusi dapat menjadi dasar untuk menentukan intervensi, seperti operasi pasar, fasilitasi distribusi, atau penambahan pasokan dari daerah surplus.

Optimisme terhadap inflasi nasional perlu disertai kewaspadaan terhadap tekanan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi, keberlanjutan pendapatan produsen, dan kemampuan konsumen memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan sinergi kebijakan pusat dan daerah, penguatan produksi pangan, serta distribusi yang terjaga, inflasi yang terkendali dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian. Ukuran keberhasilan pengendalian harga bukan semata-mata tercermin dalam statistik nasional, melainkan juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli dan menjalani aktivitas ekonomi dengan lebih tenang.

)* Pengamat Ekonomi Makro