Rekrutmen Sekolah Rakyat Dipastikan Berbasis Data, Minim Potensi Salah Sasaran
Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan berbasis data guna memastikan program pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam…
Pengadilan Militer dalam Sidang Kasus Air Keras Dipastikan Transparan
Jakarta – Proses persidangan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dipastikan akan berlangsung secara transparan. Hal ini ditegaskan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan…
Berkas Lengkap, Majelis Hakim Ditunjuk, Kasus Air Keras Disidangkan Transparan
JAKARTA – Proses hukum atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memasuki tahap persidangan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan majelis hakim resmi ditetapkan. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada…
PP TUNAS Berjalan, Orang Tua dan Masyarakat Diminta Dukung Pengawasan Digital
Lampung – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Seiring dengan itu, peran orang tua dan masyarakat…
PP TUNAS Direspons Global, Komitmen Perlindungan Anak Kian Nyata
Jakarta – Langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) mulai menunjukkan dampak nyata, baik di tingkat nasional maupun global. Kebijakan ini menjadi bukti…
UU Perlindungan Saksi dan Korban Disahkan, Penguatan HAM Kian Nyata
JAKARTA — Komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) kembali ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dan DPR dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, inklusif, serta memberikan…
UU PSdK Perkuat Sistem Peradilan, Negara Jamin Lindungi Saksi dan Korban
Jakarta — Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) semakin menegaskan peran strategis negara dalam memperkuat sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Pengesahan regulasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap saksi dan korban tindak pidana memperoleh perlindungan menyeluruh, baik…
Koperasi Merah Putih Dorong Aktivasi Tenaga Kerja Lokal
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen strategis dalam mendorong aktivasi tenaga kerja lokal. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kemandirian…
Koperasi Merah Putih Dorong Desa Jadi Titik Tumbuh Lapangan Kerja
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar bagi masyarakat lokal. Menteri…
Global Sedang Panas, Ekonomi Indonesia Tetap Cool di Jalurnya
Jakarta – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan stabilitas meskipun tekanan global kian meningkat akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid dan terkendali, sejalan dengan berbagai…