Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp untuk Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi surya melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus menciptakan efisiensi anggaran serta membuka lapangan kerja dalam…
Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kedaulatan energi nasional. Pada Selasa, 25 Agustus 2026, Presiden secara resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Program tersebut diawali…
Negara Hadir, Karhutla Sumatra hingga Papua Ditangani Terpadu
JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, stakeholder terkait, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemadaman titik api, pencegahan, mitigasi, hingga penegakan hukum guna mencegah kebakaran meluas maupun muncul di wilayah…
Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua
Kalimantan Tengah – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan, khususnya Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan, deteksi dini, patroli, pemadaman, penyediaan sarana pendukung, hingga penegakan hukum terhadap pihak…
RUU Perampasan Aset Dipercepat, Aspirasi Publik Tetap Dibuka
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta…
RUU Perampasan Aset Disusun Cermat, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun,…
Izin Perusahaan Dibekukan, Pemerintah Tegas Tangani Kasus Karhutla
Riau – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak puluhan hingga ratusan hektare area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan. Tindakan keras ini berawal dari instruksi langsung kepala negara yang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi…
Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat, Korporasi Nakal Disanksi Tegas
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga lingkungan, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta memastikan korporasi…
Korupsi Ditindak Tegas, Integritas Kampus Jadi Prioritas
Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rektor dan sejumlah pejabat kampus terkait pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi X DPR…
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Pendidikan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, praktik korupsi di lingkungan pendidikan dinilai memiliki dampak yang lebih luas karena dapat merusak kepercayaan terhadap…