Hak Tersangka dan Korban Kini Lebih Terlindungi di KUHP dan KUHAP Baru
Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, negara secara resmi menghadirkan kerangka…
KUHP–KUHAP Baru Jadi Jawaban atas Tuntutan Keadilan dalam Penegakan Hukum
Jakarta – Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai menjadi tonggak penting reformasi hukum nasional sekaligus jawaban atas kebutuhan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi baru ini diharapkan mampu menghadirkan…
Presiden Prabowo Bawa Isu Konservasi dan Investasi dalam Rangkaian Kunjungan ke Inggris
Jakarta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Inggris sebagai bagian dari rangkaian lawatan kenegaraan yang telah dijadwalkan sejak tahun lalu. Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional, khususnya dalam isu konservasi lingkungan…
Lawatan Presiden Prabowo ke Inggris Dorong Diplomasi Ekonomi dan Komitmen Pelestarian Lingkungan
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kerja ke Inggris pada Januari 2026 sebagai bagian dari agenda diplomasi awal tahun yang difokuskan pada penguatan kerja sama ekonomi serta peneguhan komitmen Indonesia terhadap isu pelestarian lingkungan global. Kunjungan ini menandai langkah…
KUHP-KUHAP Baru Tegaskan Reformasi Hukum Modern di Era Pemerintahan Prabowo
Jakarta, Indonesia resmi meninggalkan sistem hukum pidana lama dan menapaki fase baru reformasi hukum yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemerintah menilai pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai tonggak penting…
Reformasi KUHP-KUHAP Hadirkan Wajah Hukum yang Lebih Berkeadilan
JAKARTA – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional dinilai mulai menunjukkan dampak nyata dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tercermin dari putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang…
Lindungi Keluarga Penerima, Pemerintah Perketat Pengawasan Bansos dari Judi Daring
Menjelang akhir tahun, pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar menggunakan bantuan sosial (bansos) sesuai peruntukannya dan tidak menyalahgunakannya untuk aktivitas judi daring atau judi online yang kini semakin marak. Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya temuan bahwa sejumlah penerima bansos terlibat dalam…
Langkah Preventif Pemerintah: Pemblokiran Massal Judi Daring Demi Selamatkan Anak-Anak
Jakarta Pemerintah kembali memperkuat langkah preventif dalam pemberantasan judi daring dengan melakukan pemblokiran massal terhadap puluhan ribu rekening yang terindikasi terhubung dengan aktivitas tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa jumlah rekening yang diblokir telah meningkat menjadi 30.392, naik…
Pemerintah Tegaskan Pengesahan KUHAP Sudah Penuhi Seluruh Tahapan Regulatif
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga…
KUHAP Baru Resmi Disahkan, Legislasi Dinilai Sudah Sesuai Mekanisme Konstitusional
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru merupakan langkah strategis dalam memperbarui kerangka hukum acara pidana nasional. Pembaruan ini dirancang untuk memastikan sinkronisasi penuh dengan KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026,…