Optimalisasi Hulu Migas Membuka Ruang Penguatan Keuangan Negara
Oleh: Ardiansyah Pratama* Penguatan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas peluang penguatan keuangan negara. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan penurunan produksi dari sejumlah lapangan matang, percepatan investasi, inovasi…
Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi
Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla…
Disiplin Fiskal Jadi Fondasi APBN, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Program Rakyat
Oleh: Alexandro Demitrius*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kombinasi disiplin fiskal,…
Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional
Oleh : Muhammad Fauzan* Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan kenaikan harga energi. Dalam situasi tersebut, kemampuan Pemerintah…
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa
Oleh: Antonius Utomo Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, distribusi barang yang efisien, serta kesempatan mengembangkan usaha lokal. Kebutuhan tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan…
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga
*) Oleh: Raka Wicaksana Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, diperlukan kelembagaan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat produktivitas, serta menciptakan manfaat berkelanjutan. Dalam konteks tersebut,…
Akses KPR Bagi Rumah Pertama Pekerja Muda Kian Realistis
*) Oleh : Dewi Maharani Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan guna meningkatkan kesempatan masyarakat, khususnya pekerja muda, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah meningkatnya harga…
Memperluas Akses Rumah Subsidi, Membuka Peluang Kepemilikan Hunian
Oleh: Ricky Rinaldi*) Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga, kesejahteraan sosial, serta martabat kehidupan setiap warga negara. Memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau merupakan hak fundamental seluruh…
Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat
Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, termasuk menelusuri tanggung jawab pemegang konsesi…
Evaluasi Sekolah Rakyat Menunjukkan Pemerintah Tidak Menutup Mata terhadap Kekurangan
Oleh Hanifa Yulia )* Evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat setelah munculnya insiden yang melibatkan siswa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Mamuju menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyikapi persoalan pendidikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaian…