Efisiensi MBG: Menjaga Manfaat, Menguatkan Fiskal
Oleh: Asep Faturahman)* Pemerintah terus mengupayakan keseimbangan antara keberlanjutan program sosial dan kesehatan fiskal negara melalui langkah efisiensi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk menghemat anggaran, tetapi juga memastikan manfaat program tetap dirasakan secara…
Efisiensi MBG: Cerdas Kelola Anggaran, Maksimalkan Manfaat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Efisiensi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kunci utama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, pengelolaan anggaran yang cermat bukan hanya pilihan, melainkan keharusan strategis. Program MBG…
Swasembada Energi dan Akselerasi Transisi Energi Bersih
Oleh : Gavin Asadit )* Upaya mewujudkan swasembada energi kini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang adaptif dan visioner dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah mendorong percepatan transisi menuju energi bersih sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sekaligus memastikan keberlanjutan…
Swasembada Energi melalui Konversi Energi Bersih
Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya mewujudkan swasembada energi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM), tidak hanya membebani anggaran negara melalui subsidi, tetapi juga…
MBG sebagai Pilar Keadilan Sosial Indonesia
Oleh: Ayu Ramadhani*) Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses gizi di berbagai wilayah Indonesia, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini merepresentasikan peran negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang…
MBG dan Fondasi Keadilan Sosial Berbasis Human Capital
*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan ketimpangan gizi,…
PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital
Oleh: Damar Alamsyah )* Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan…
Sistem Peradilan Militer Menjamin Kepastian Hukum dalam Kasus Air Keras
Oleh: Rangga Cahyadi *) Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum melalui penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus penyiraman ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan warga…
Kepastian Hukum Jadi Prioritas Peradilan Militer dalam Kasus Air Keras
Oleh: Rovila Putri *) Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan…
Pemberlakuan PP Tunas Dorong Platform Lebih Bertanggung Jawab
Oleh: Elvina Saras )* Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. PP Tunas tidak diarahkan untuk membatasi…