Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP
Oleh: Riki Anggoro Pranata Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak,…
Pemerintah Pastikan KUHAP yang Baru Disahkan Telah Melewati Proses Pembahasan Transparan
Oleh : Antonius Utama Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR telah melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan transparan, sebuah pencapaian penting dalam upaya memperkuat legitimasi hukum acara pidana di Indonesia. Sejak naskah RUU…
Program Rumah Subsidi Perkuat Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Oleh : Derry Irawan )* Program rumah subsidi terus menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi yang dinamis, kebijakan ini bukan sekadar upaya penyediaan tempat tinggal, melainkan bagian…
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerataan Lewat Program Rumah Subsidi
Oleh: Bara Winatha*) Upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus menunjukkan perkembangan signifikan pada tahun 2025. Program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu bukti paling konkret dari…
PBNU Teguhkan Pesan Keteduhan untuk Memperkokoh Kebersamaan
Oleh : Muhammad Ilmi )* Dinamika yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir menyedot perhatian publik, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap memicu kesimpangsiuran. Situasi tersebut menuntut kedewasaan seluruh pihak dalam menyikapi…
Syuriah PBNU Redakan Polemik, Warga Nahdliyin Harus Jaga Keteduhan dan Perkuat Ukhuwah
Oleh : Fathorrahman Nurdiansyah Situasi internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir sempat menjadi sorotan setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah PBNU yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Meski demikian, dinamika tersebut kini telah direspon oleh…
Masyarakat Dukung Komitmen Pemerintah Terhadap Keadilan dan HAM Di Papua
Oleh: Maria Dogopia)* Dukungan masyarakat Papua terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan semakin menguat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah pusat mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik pedalaman maupun pesisir. Hal ini ditegaskan oleh…
Belanja Negara Dorong Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Optimalkan Instrumen Fiskal 2025
Oleh: Rahardian Setyawan *) Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga pemulihan ekonomi pada 2025 sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan menuju 2026. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, belanja negara diarahkan bekerja lebih cepat dan lebih efektif agar dampaknya…
Kebijakan Fiskal Adaptif Perkuat Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi…
Pengesahan KUHAP Baru Gunakan Proses Terbuka: Publik Bisa Ikut Mengawasi
Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade…