Penyadapan Presiden Prabowo: Jangan Berhenti pada Pelanggaran Hukum, Usut Tuntas Dugaan Makar!
Oleh: Amril Jambak Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara bukan perkara biasa. Ini merupakan persoalan serius yang menyentuh kehormatan lembaga kepresidenan, keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara….
Pemerintah Menjaga Kesiapsiagaan Karhutla sekaligus Mengantisipasi Banjir
Oleh: Mariana Oxita Larissa *) Pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi bencana banjir sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengawasan kawasan rawan kebakaran, peningkatan kesiapan personel,…
Perkuat Kedaulatan Nasional, Regulasi Antispionase Jadi Perhatian Pakar dan Akademisi
Oleh: Sudirman As’ad *) Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang selalu membutuhkan fondasi stabilitas politik serta keamanan yang kokoh dan terintegrasi secara komprehensif. Di tengah dinamika perubahan peta persaingan global yang semakin ketat, aktivitas pencurian data…
RUU Antispionase untuk Memperkuat Kedaulatan Nasional dan Melindungi Demokrasi
Oleh: Raka Adiwijaya* Persaingan geopolitik global menuntut Indonesia semakin memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan strategis nasional. Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui pencurian informasi, pengumpulan data secara ilegal, spionase ekonomi,…
Target Nol Insiden MBG Menunjukkan Keseriusan Pemerintah Melindungi Anak
Oleh: Rendra Wicaksono* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini terus berkembang dengan memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus…
Keamanan Pangan MBG adalah Komitmen Negara Melindungi Generasi Bangsa
Oleh: Bima Prasetyo* Pemerintah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya memastikan makanan yang diterima anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui memenuhi standar mutu…
Pajak Digital Memperkuat Ekonomi tanpa Membebani UMKM
Oleh: Reina Putri )* Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan teknologi finansial, hingga berbagai platform digital menciptakan aktivitas ekonomi yang perlu diimbangi dengan sistem perpajakan yang adaptif. Namun,…
Perlindungan UMKM Mengimbangi Penertiban Pajak Marketplace
Oleh: Athallah Fauzi )* Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini menempatkan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang membantu memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang…
Penegakan Hukum Karhutla Membuktikan Korporasi Tak Kebal Hukum
Oleh: Bagas Nurahman)* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) salah satunya adalah melalui penetapan PT MAP di Kalimantan…
Ketegasan Pemerintah terhadap Karhutla Menjadi Kunci Keadilan Lingkungan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis serta keharmonisan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap individu maupun korporasi mencerminkan sinergi…