Pemerintah Jamin Kebijakan Pajak E-Commerce Berpihak pada Pelaku UMKM
Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku…
UMKM Tidak Terdampak Pajak E-Commerce Karena Filter Omzet
Jakarta — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak e-commerce tidak akan membebani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…
Reformasi Pajak E-Commerce Fokus Lindungi UMKM
Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah terus berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Salah satu langkah strategis terbaru adalah reformasi pajak e-commerce yang dirancang dengan fokus utama untuk melindungi pelaku usaha mikro,…
Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tidak Membebani UMKM
Oleh: Adnan Ramdani )* Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-commerce, sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital, telah menjadi ladang subur bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh…
Presiden Prabowo Komitmen Jaga Kelestarian Alam, Tambang Ilegal Disikat
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas tambang ilegal demi menyelamatkan sumber daya alam nasional dan menjamin pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat. Sejumlah langkah konkret telah diambil aparat penegak hukum, mulai dari Kalimantan Tengah hingga Papua Barat….
Pemerintah Tegaskan Komitmen Pembenahan Tata Kelola Tambang
Jakarta – Pemerintah semakin menegaskan pendekatan holistik dalam menangani persoalan pertambangan tanpa izin (PETI). Tidak lagi bersifat reaktif, strategi terkini mengedepankan legalisasi melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR), digitalisasi tata kelola, serta koordinasi antarlembaga dalam menutup celah hukum dan ekologi….
Menjalin Keamanan Ekologi melalui Penataan Tambang Ilegal
Oleh: Gendhis Sathiti *) Di balik jargon lestari, pertambangan tanpa izin (PETI) telah lama menjelma luka terbuka di bentang alam Indonesia: merampas pendapatan negara, merusak hutan, dan memicu konflik horizontal. Dalam beberapa pekan terakhir, geliat kolaborasi antarlembaga—dari Kepolisian Daerah hingga…
Ekonom Optimis Pemerintah Mampu Jaga Industri Serap Tenaga Kerja
Jakarta – Tekanan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dinilai tidak akan mematahkan upaya pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mene-gaskan bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki daya…
Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru
Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menunjukkan arah yang lebih progresif. Optimalisasi penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pangan…
Pemerintah Dorong Sektor Perumahan Serap 1 Juta Tenaga Kerja
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus mendorong sektor perumahan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu motor penggerak utama sektor ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN, yang tak hanya menjadi penyedia pembiayaan…