Pemerintah Komitmen Tuntaskan Kasus Kematian Diplomat, Masyarakat Diminta Tak Kaitkan dengan TPPO
Oleh: Aldo Setiawan Fikri )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengungkap secara tuntas kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan di indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025. Di…
Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku
Jakarta — Proses penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, masih terus berlangsung intensif. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi, termasuk istri dan rekan kerja korban. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi,…
Kematian Diplomat Muda, Publik Diminta Tak Berspekulasi dan Hormati Proses Hukum
Jakarta — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta publik untuk tidak mengaitkan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya. Permintaan ini disampaikan untuk meredam spekulasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha…
Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Nasional demi Keadilan dan Kepercayaan Publik
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, menjadikannya sebagai prioritas nasional untuk memperkuat keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemberantasan korupsi dinilai semakin menguat, seiring dengan menguatnya dukungan terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Peneliti…
Penguatan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Gerakan Bersih dari Korupsi
Jakarta – Gerakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada kebijakan di pusat tanpa dibarengi sinergi konkret di daerah. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga kini menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan untuk menciptakan sistem yang bersih,…
Pemerintah Tegaskan Hukum Tegak Tanpa Pilih Kasus dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh: Nolam Francesca )* Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya…
Pemerintah Perkuat Lembaga Penegak Hukum Guna Pemberantasan Korupsi
Oleh : Rani Ananda )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan…
UU TNI Cerminkan Komitmen Pemerintah terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga…
Proses Legislasi UU TNI Telah Libatkan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga…
UU TNI Dirancang Sesuai Aturan Hukum dan Prinsip Keterbukaan
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi…