MBG dan Fondasi Keadilan Sosial Berbasis Human Capital
*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan ketimpangan gizi,…
PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital
Oleh: Damar Alamsyah )* Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan…
Peradilan Militer Dinilai Jamin Keadilan dan Akuntabilitas Penanganan Kasus Air Keras
Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka….
Kasus Air Keras, Proses Hukum Melalui Peradilan Militer Sesuai UU
Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang tengah diselidiki oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjadi sorotan publik dan memicu perhatian luas terhadap proses penegakan hukum yang berjalan. Menanggapi kasus ini, Pakar Hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung…
Sistem Peradilan Militer Menjamin Kepastian Hukum dalam Kasus Air Keras
Oleh: Rangga Cahyadi *) Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum melalui penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Kasus penyiraman ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan warga…
Kepastian Hukum Jadi Prioritas Peradilan Militer dalam Kasus Air Keras
Oleh: Rovila Putri *) Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan…
Pemberlakuan PP Tunas Dorong Platform Lebih Bertanggung Jawab
Oleh: Elvina Saras )* Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. PP Tunas tidak diarahkan untuk membatasi…
Sikapi Tantangan Global, Pemerintah Genjot Efisiensi Anggaran
Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi korupsi, serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak…
Hadapi Tekanan Global, Pemerintah Perkuat Efisiensi Ekonomi
Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal dan energi yang dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto…
Pemerintah Perkuat Disiplin Fiskal Hadapi Gejolak Energi Global
Oleh : Prita Lazuardi )* Upaya pemerintah menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global kembali ditegaskan melalui strategi efisiensi ekonomi yang menyasar pengelolaan fiskal, penguatan penerimaan negara, hingga optimalisasi kinerja birokrasi, sebuah langkah yang dinilai relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik…