Perpres Ojol Berlaku Juli, Pemerintah Pastikan Tidak Ada Hidden Fees
Jakarta Pemerintah memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui regulasi tersebut, perusahaan aplikasi transportasi online diwajibkan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi…
Pemerintah Tegaskan Perpres Ojol Efektif per Juli, Komisi Driver Dipangkas Maksimal 8 Persen
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol) akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online, komisi yang sebelumnya dapat mencapai 20 persen akan…
Perpres Ojol: Kepastian Baru bagi Driver, Aplikator, dan Konsumen
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola transportasi digital melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan…
Perpres Ojol Jadi Terobosan Perlindungan Pekerja Gig Economy
Oleh: Alexandro Dimitri*) Transformasi digital telah melahirkan wajah baru dunia kerja di Indonesia. Jutaan masyarakat kini menggantungkan penghasilan dari sektor ekonomi berbasis platform atau gig economy, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Namun di balik…
Batas Gaji Rumah Subsidi yang Lebih Realistis Jadi Solusi bagi Kenaikan Harga Properti
Jakarta – Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perumahan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengatur penyesuaian…
Batas Gaji Pembeli Rumah Subsidi Diperluas, Pekerja Makin Mudah Punya Rumah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian melalui perluasan batas penghasilan penerima rumah subsidi. Kebijakan terbaru tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja dan keluarga muda untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau…
Skema Batas Penghasilan Fleksibel Perluas Akses Rumah Subsidi
Oleh: Dimas Pratama )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi langkah…
Zonasi Penghasilan dan Upaya Membuat Rumah Subsidi Lebih Realistis
*) Oleh : Anto Wiratama Perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini…
Piala Dunia, Judi Bola, dan Kewaspadaan Ruang Siber Nasional
*) Oleh: Gavin Asadit Piala Dunia selalu menjadi momentum yang melampaui batas olahraga. Euforia global yang tercipta tidak hanya meningkatkan interaksi masyarakat di ruang digital, tetapi juga mendorong lonjakan berbagai aktivitas daring. Namun, di balik antusiasme tersebut, terdapat tantangan yang…
Judi Daring Ancam Generasi Muda, Pemerintah Tingkatkan Upaya Pencegahan
Oleh: Rahma Pratiwi )* Maraknya praktik judi daring menjadi tantangan serius yang terus dihadapi Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah dimanfaatkan oleh jaringan perjudian untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat…