DPR Buka Peluang Prioritas dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Jakarta — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini telah menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto…
RUU Perampasan Aset Langkah Penting Dalam Penelusuran Aset Tindak Kejahatan
Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk memperkuat upaya negara dalam menelusuri dan menyita harta hasil tindak kejahatan. “RUU ini penting karena kita selama ini memiliki keterbatasan dalam…
Pemberantasan Korupsi Jadi Bagian Integral Reformasi Nasional
Oleh: Sintari Dewi )* Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi nasional. Kesadaran bahwa korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk menempatkan isu ini dalam prioritas…
Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Tempat Bagi Korupsi di Indonesia
Oleh: Naufal Azhari )* Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional. Dalam berbagai forum resmi kenegaraan, Presiden secara konsisten menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran penyelenggara negara untuk segera…
Pemerintah Perkuat Kebijakan Antikorupsi di Semua Sektor
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan antikorupsi di seluruh sektor kehidupan, baik melalui pendekatan hukum maupun peningkatan kesadaran publik. Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran Kampanye Antikorupsi 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi…
Pemerintah Dorong Keterbukaan Informasi sebagai Benteng Antikorupsi
Jakarta – Pemerintah terus mendorong keterbukaan informasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik KemenkoPolkam, Agung Pratistho, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan…
Kolaborasi Antar Instansi Optimalisasi Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi
Oleh : Yola Amanda Sari )* Pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas di Indonesia. Di tengah upaya memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik, sinergi antarinstansi menjadi elemen penting dalam mengoptimalkan…
Sinergi Pemda dan DPRD Kunci Penting Keberhasilan Pemberantasan Korupsi
Oleh : Andi Mahesa )* Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda nasional yang terus digalakkan oleh berbagai pihak. Namun, keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum atau keberadaan regulasi semata. Di balik semua itu, terdapat peran strategis…
KPK Pastikan UU BUMN Sinergis dengan Upaya Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. KPK menilai UU tersebut tetap sejalan dengan…
Mendukung Komiten Presiden Prabowo Optimalisasasi Pemberantasan Korupsi
Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi…