Pemerintah Benahi Pemerataan MBG lewat Penilaian Dapur SPPG
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyasar wilayah dengan konsentrasi dapur tinggi agar pelayanan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Penilaian atau…
Penilaian SPPG Menguatkan Standar MBG
Oleh: Audina Ramadhani )* Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Seiring dengan semakin luasnya jangkauan program, pemerintah terus melakukan pembenahan agar pelayanan yang…
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Perkuat Landasan Pembahasan UMP 2027
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, termasuk pembahasan kebijakan pengupahan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027….
Mengawal UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Membuka Harapan Baru bagi UMP 2027
Dunia ketenagakerjaan nasional senantiasa berada pada titik krusial yang menentukan keseimbangan antara dinamika pertumbuhan investasi dunia usaha dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja sebagai aset utama pembangunan bangsa. Di tengah gelombang transformasi ekonomi global, disrupsi teknologi digital, serta modernisasi industri…
Penguatan Perlindungan Buruh Menjadi Fondasi Penetapan UMP 2027
Oleh: Arif Farhan Kusuma )* Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen penyesuaian pendapatan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam…
Pemerintah Dorong UMP 2027 Berimbang dengan Keberlanjutan Usaha
Jakarta – Pemerintah mulai mempersiapkan pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tersebut akan disusun melalui mekanisme dialog tripartit dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta memperhatikan kebutuhan hidup layak…
Dukungan terhadap Pengusutan Penyadapan Ilegal adalah Dukungan bagi Negara Hukum
Oleh: Delvi Arsika )* Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting menjadi ujian bagi komitmen Indonesia dalam menegakkan supremasi hukum. Dukungan masyarakat terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa penanganan perkara ini memiliki arti…
Membongkar Penyadapan Ilegal, Menjaga Keamanan Nasional
Oleh: Ario Wibawa )* Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi persoalan serius yang menyentuh aspek keamanan nasional, perlindungan informasi strategis, dan integritas penyelenggaraan negara. Pengungkapan perkara ini tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi pelaksana teknis, tetapi juga harus menelusuri…
Program Rekening Gratis Menjadi Jembatan Kesejahteraan Keluarga
Oleh Triasih Marini )* Pemerintah terus memperkuat upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui rencana peluncuran program pembukaan rekening bank gratis yang menyasar jutaan penduduk berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tidak sekadar bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga menjadi langkah…
Rekening Gratis Mempercepat Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
Oleh Widya Sistiana )* Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk menjalankan program pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program bertajuk Satu Orang Satu Rekening ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi akhir 2026 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto….