Dari PKH hingga MBG: 29 Program untuk Angkat Kualitas Hidup Rakyat dari Kemiskinan
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan…
Negara Hadir Melalui 29 Program untuk Pendidikan, Kesehatan, Pangan, dan Pekerjaan
Oleh : Aditya Anggara )* Komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan mampu dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas dirancang secara…
Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem melalui 29 Program
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin. Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden…
Pemerintah Perkuat 29 Program untuk Lindungi Warga Miskin hingga Rentan Miskin
Jakarta Pemerintah memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 29 program yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin atau desil 1 sampai desil 4 terus dioptimalkan…
Moratorium Dapur MBG sebagai Upaya Menjaga Tata Kelola Program
*) Oleh : Taufiqurrahman Hermawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak semata dipahami sebagai agenda pemenuhan kebutuhan pangan harian, melainkan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Persoalan stunting, ketimpangan akses pangan bergizi, hingga disparitas layanan kesehatan masih menjadi…
Moratorium SPPG dan Komitmen Menjaga Keberlanjutan Program Gizi Nasional
Oleh : Antonius Utomo Keputusan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberlakukan moratorium pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang berpotensi memperlambat perluasan…
Moratorium SPPG Baru MBG Dilakukan untuk Penataan Tata Kelola Program
Jakarta Pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penataan tata kelola pelaksanaan program. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, pengawasan, dan standar pelayanan…
Program MBG Tetap Berjalan, Moratorium SPPG Baru Fokus pada Pembenahan
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat…
Perdagangan Karbon dan Jalan Baru Ekonomi Hijau Indonesia
*) Oleh: Bayu Nugraha Perubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalam…
Perdagangan Karbon sebagai Instrumen Daya Saing Industri Nasional
Oleh: Bara Winatha*) Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen strategis yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi hijau sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, sektor kehutanan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber daya yang…