Wapres Gibran Sah Dipilih Rakyat, Hentikan Wacana Pemakzulan
Oleh : Deka Prawira )* Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini tidak hanya melemahkan sistem demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang masih dalam masa awal bekerja. Sudah saatnya kita…
Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan
Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang…
Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran
Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi…
Pemerintah Tegaskan UU TNI Dibentuk Sesuai Aturan dan Libatkan Partisipasi Publik
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal itu…
UU TNI Disusun Tanpa Intimidasi dan Libatkan Partisipasi Publik Demi Menjawab Tantangan Masa Kini
Oleh: Dewi Kartinah Soedjono Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik usai beberapa pihak mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu…
UU TNI Sah dan Libatkan Publik, Pemerintah Tegaskan Tak Langgar Aturan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Menteri Hukum dan…
Selamatkan Ruang Digital, Tindakan Tegas Terhadap Buzzer Konten Negatif Sudah Tepat
Oleh : Aditya Abimanyu )* Langkah tegas penegak hukum dalam mengusut jaringan buzzer yang menyebarkan konten negatif adalah keputusan yang sangat tepat dan patut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penyebaran informasi sesat dan provokatif telah terbukti bukan hanya mencemari ruang…
Mendukung Penindakan Tegas terhadap Jaringan Buzzer Anti UU TNI
Oleh : Rizky Ardiansyah )* Kualitas demokrasi modern tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga-lembaga formal, melainkan juga dari sehatnya ekosistem informasi publik. Ketika ruang digital dibajak oleh kelompok tertentu untuk menyebar kebohongan dan membentuk opini palsu, maka yang terancam bukan…
Pemerintah Dorong Penyelidikan Marcella Santoso atas Pendanaan Konten Negatif Anti-UU TNI
Jakarta – Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum dan mengusut tuntas kasus penyebaran konten provokatif serta informasi menyesatkan yang mengganggu stabilitas nasional. Fokus saat ini tertuju pada pengakuan terdakwa Marcella Santoso, advokat yang terlibat…
Mendukung Pembongkaran Jaringan Buzzer Konten Anti UU TNI
Jakarta – Markas Besar TNI menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum dalam upaya membongkar sindikat penyebaran konten negatif terkait Revisi UU TNI. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah pengakuan terdakwa Marcella Santoso, yang videonya diputar dalam konferensi…