Pemerintah Jamin Kebijakan Pajak E-Commerce Berpihak pada Pelaku UMKM
Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku…
UMKM Tidak Terdampak Pajak E-Commerce Karena Filter Omzet
Jakarta — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak e-commerce tidak akan membebani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…
Reformasi Pajak E-Commerce Fokus Lindungi UMKM
Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah terus berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Salah satu langkah strategis terbaru adalah reformasi pajak e-commerce yang dirancang dengan fokus utama untuk melindungi pelaku usaha mikro,…
Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tidak Membebani UMKM
Oleh: Adnan Ramdani )* Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-commerce, sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital, telah menjadi ladang subur bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh…
Program MBG Dorong UMKM Naik Kelas dan Tembus Pasar Regional
Jakarta — Selain meningkatkan kualitas gizi anak-anak, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini terbukti memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan…
Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Menengah Strategi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Jakarta – Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5%…
Pemerintah Segera Luncurkan 80 Koperasi Merah Putih Sebagai Percontohan
Oleh : Usman Nadhir )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan melalui peluncuran program 80 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai percontohan di seluruh provinsi. Program ini merupakan langkah awal dari rencana besar membentuk 80 ribu…
Meningkatkan Transparansi Koperasi Merah Putih: Langkah Pengawasan Efektif untuk Keberlanjutan
Oleh: Indriani Nova )* Transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam tata kelola kelembagaan yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam badan usaha berbasis keanggotaan seperti koperasi. Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden…
Transparansi Kunci Sukses Koperasi Merah Putih: Strategi Pengawasan di Era Sentralistik
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi desa melalui program nasional Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menjadi tonggak penting dalam pemerataan pembangunan dengan target pembentukan 80.000 koperasi…
Koperasi Merah Putih: Pilar Ekonomi Rakyat Era Presiden Prabowo
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah revolusioner melalui pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru Indonesia. Program ini menjadi bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat yang mandiri dan berkeadilan. Langkah…