Aspirasi Didengar, RUU Perampasan Aset Dikebut Menuju Paripurna Desember 2026
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki salah satu fase penting dalam perjalanan legislasi nasional. Komisi III DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pengesahannya dapat dilakukan paling lambat Desember 2026. Target tersebut…
Percepatan RUU Perampasan Aset Demi Memperkuat Kepastian Hukum
Oleh : Revan Ananda )* Percepatan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai agenda penting pembaruan hukum nasional, tetapi kecepatannya tidak boleh mengorbankan ketelitian. Regulasi ini memiliki arti strategis karena diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak…
RUU Perampasan Aset Dipercepat, Aspirasi Publik Tetap Dibuka
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta…
RUU Perampasan Aset Disusun Cermat, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun,…
Penegakan Hukum Karhutla Jadi Bukti Negara Tidak Kompromi
Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Persoalan ini bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas…
Negara Hadir Melawan Karhutla Lewat Sanksi dan Pidana Tegas
Oleh: Catur Ronggo*) Pemerintah melaksanakan perubahan pendekatan dalam penangkanan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak hanya mengerahkan kekuatan pemadaman, tetapi mulai memperkuat pengawasan konsesi, menjatuhkan sanksi administratif, serta membuka ruang penegakan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran. Pendekatan berlapis ini…
Izin Perusahaan Dibekukan, Pemerintah Tegas Tangani Kasus Karhutla
Riau – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak puluhan hingga ratusan hektare area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan. Tindakan keras ini berawal dari instruksi langsung kepala negara yang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi…
Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat, Korporasi Nakal Disanksi Tegas
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga lingkungan, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta memastikan korporasi…
Berantas Korupsi Pendidikan, Pemerintah Selamatkan Masa Depan Generasi Bangsa
Oleh : Naya Santika* Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan sektor pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berintegritas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan ditempatkan sebagai fondasi penting untuk membuka kesempatan yang luas bagi generasi muda, meningkatkan kompetensi,…
Pemerintah Perkuat Integritas Pendidikan Demi Menjaga Meritokrasi
Oleh: Ricky Rinaldi*) Sektor pendidikan merupakan fondasi utama peradaban bangsa yang memegang peran krusial dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, berkarakter mulia, dan berdaya saing global. Pendidikan berkualitas hanya dapat tumbuh subur dalam ekosistem akademik yang bersih, adil, transparan, dan…