UU TNI Cerminkan Komitmen Pemerintah terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga…
Proses Legislasi UU TNI Telah Libatkan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga…
UU TNI Dirancang Sesuai Aturan Hukum dan Prinsip Keterbukaan
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi…
Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan
Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)…
Selamatkan Ruang Digital, Tindakan Tegas Terhadap Buzzer Konten Negatif Sudah Tepat
Oleh : Aditya Abimanyu )* Langkah tegas penegak hukum dalam mengusut jaringan buzzer yang menyebarkan konten negatif adalah keputusan yang sangat tepat dan patut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Penyebaran informasi sesat dan provokatif telah terbukti bukan hanya mencemari ruang…
Mendukung Penindakan Tegas terhadap Jaringan Buzzer Anti UU TNI
Oleh : Rizky Ardiansyah )* Kualitas demokrasi modern tidak hanya diukur dari keberadaan lembaga-lembaga formal, melainkan juga dari sehatnya ekosistem informasi publik. Ketika ruang digital dibajak oleh kelompok tertentu untuk menyebar kebohongan dan membentuk opini palsu, maka yang terancam bukan…
Pemerintah Dorong Penyelidikan Marcella Santoso atas Pendanaan Konten Negatif Anti-UU TNI
Jakarta – Pemerintah dan aparat penegak hukum terus menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum dan mengusut tuntas kasus penyebaran konten provokatif serta informasi menyesatkan yang mengganggu stabilitas nasional. Fokus saat ini tertuju pada pengakuan terdakwa Marcella Santoso, advokat yang terlibat…
Mendukung Pembongkaran Jaringan Buzzer Konten Anti UU TNI
Jakarta – Markas Besar TNI menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum dalam upaya membongkar sindikat penyebaran konten negatif terkait Revisi UU TNI. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah pengakuan terdakwa Marcella Santoso, yang videonya diputar dalam konferensi…
Tidak Ada Muatan Terselubung, Revisi UU TNI Memperkuat Keamanan Negara
Oleh: Bara Winatha )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat pertahanan dan stabilitas nasional. Tidak ada kepentingan tersembunyi dalam revisi ini, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan zaman guna memastikan TNI…
Hindari Anarkisme, Junjung Tinggi Sistem Judicial Review ke MK Soal UU TNI
Oleh: Sopari Abdullah )* Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Sejumlah pihak khawatir revisi akan membuka celah kembalinya peran militer…