Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dalam Penanganan Tambang Illegal
Nusa Tenggara Barat – Pemerintah terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar kawasan wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam…
Pemerintah Tegas Tindak Tambang Ilegal Demi Kelestarian Lingkungan
Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan konservasi. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) menyegel lokasi tambang emas ilegal yang ditemukan di sekitar kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa…
Pemerintah dan Perbankan Kolaborasi Siapkan KUR Perumahan Rp130 Triliun
Oleh : Dewi Astarini )* Pemerintah bersama perbankan nasional menyiapkan skema besar Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun, yang disebut sebagai salah satu intervensi pembiayaan perumahan paling agresif dan pro rakyat dalam sejarah kebijakan hunian di Indonesia. Dana…
Program KUR Perumahan Pemerintah Siap Menjawab Kebutuhan Hunian Rakyat
Oleh : Naomi Di tengah dinamika pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah terobosan strategis yang membawa harapan baru: program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada…
Pemerintah Resmikan KUR Perumahan Bukti Nyata Keberpihakan pada Rakyat
Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah konkret memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Program ini diluncurkan di Surabaya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal…
Pemerintah Perkuat Akses Pembiayaan Rumah Lewat KUR Perumahan Senilai Rp130 Triliun
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun untuk memperkuat sektor pembiayaan rumah rakyat, sebagai bagian…
Penerbitan PP 38 Tahun 2025 Langkah Terobosan Pemerintah Percepat Pembangunan Daerah
Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan nasional melalui kebijakan yang inovatif dan terukur. Salah satu langkah terobosan tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini secara…
PP 38 Tahun 2025 Dorong Proyek Strategis dan Perekonomian Daerah
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem perizinan…
Pembiayaan Daerah Lebih Fleksibel melalui PP 38 Tahun 2025
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang menandai langkah baru dalam strategi fiskal nasional. Regulasi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara…
PP 38 Tahun 2025 Upaya Pemerintah Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan…