Jakarta – Transformasi besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN) yang didorong Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah yang jelas. Melalui Danantara Indonesia, pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah dari 1.077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menciptakan penghematan hingga Rp50 triliun per tahun.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan proses perampingan tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Menurutnya, lebih dari separuh entitas BUMN saat ini berada dalam kondisi merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun.

“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony.

Ia menjelaskan, praktik transaksi berlapis tersebut selama bertahun-tahun menciptakan biaya yang tidak perlu. Karena itu, Danantara mulai melakukan konsolidasi sejumlah perusahaan yang memiliki rantai bisnis serupa.

Salah satu contohnya adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping. Langkah tersebut disebut berhasil memangkas biaya internal secara signifikan.

“Kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$600 juta-US$700 juta dari hasil merger ini,” ujarnya.

Dony menegaskan transformasi yang dijalankan tetap mengedepankan perlindungan tenaga kerja. Arahan Presiden Prabowo, kata dia, sangat jelas agar restrukturisasi tidak mengorbankan karyawan.

“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI DPR Firnando Ganinduto menilai strategi yang ditempuh Danantara sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun BUMN yang lebih sehat dan produktif.

“Strategi Danantara dalam melakukan perampingan perusahaan sudah tepat dan kami mendukung penuh,” ujar Firnando.

Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan akan memperkuat daya saing BUMN, meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang. *