Pajak Digital Memperkuat Ekonomi tanpa Membebani UMKM
Oleh: Reina Putri )* Perkembangan ekonomi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk memperluas basis penerimaan negara. Meningkatnya transaksi melalui perdagangan elektronik, layanan teknologi finansial, hingga berbagai platform digital menciptakan aktivitas ekonomi yang perlu diimbangi dengan sistem perpajakan yang adaptif. Namun,…
Pajak Digital Per 9 November, UMKM Beromzet hingga Rp500 Juta Dapat Pengecualian
Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan dan dompet digital otomatis dikenai pajak. Pemerintah tetap menerapkan ketentuan berdasarkan jenis transaksi, objek pajak, serta…
Perlindungan UMKM Mengimbangi Penertiban Pajak Marketplace
Oleh: Athallah Fauzi )* Penertiban pemungutan pajak melalui marketplace menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepatuhan seiring pertumbuhan perdagangan digital. Kebijakan ini menempatkan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang membantu memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang…
Pajak Digital Diterapkan, Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha UMKM
JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk perlindungan nyata…
Penegakan Hukum Karhutla Membuktikan Korporasi Tak Kebal Hukum
Oleh: Bagas Nurahman)* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) salah satunya adalah melalui penetapan PT MAP di Kalimantan…
Pemerintah Perkuat Kolaborasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah Karhutla
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak…
Ketegasan Pemerintah terhadap Karhutla Menjadi Kunci Keadilan Lingkungan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis serta keharmonisan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap individu maupun korporasi mencerminkan sinergi…
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Pandang Bulu
Jakarta – Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melanggar. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebabkan…
Ketahanan Pangan Menjadi Kekuatan Indonesia Menghadapi Krisis Global
Oleh: Ardiansyah Pratama* Ketegangan geopolitik dunia, ancaman gangguan rantai pasok, serta perubahan iklim mendorong berbagai negara meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan. Sedikitnya 33 negara telah mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok sebagai langkah…
Pemerintah Pastikan Pangan RI Relatif Aman di Tengah Krisis Global
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia menunjukkan kesiapan melalui penguatan cadangan beras, peningkatan produksi pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha pangan….