Spionase Digital Mengintai, Pakar Siber Desak Penguatan Regulasi
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuat ancaman spionase terhadap Indonesia semakin kompleks. Tidak lagi sebatas pencurian informasi secara konvensional, kegiatan mata-mata kini dapat menyasar data ekonomi, sosial, politik, hingga informasi strategis negara melalui jaringan digital. Ketua Indonesia Cyber Security Forum…
DPR RI Dorong Evaluasi Undang-Undang untuk Perkuat Antisipasi Ancaman Spionase Asing
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendorong evaluasi terhadap regulasi yang berlaku guna memperkuat upaya Indonesia mengantisipasi ancaman spionase dan intervensi asing. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan keamanan…
Pengamat ICSF Sepakat Perlunya Regulasi Komprehensif Anti-Spionase Asing
Jakarta – Penguatan regulasi anti-spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman intelijen, baik melalui metode konvensional maupun pemanfaatan teknologi digital. Regulasi komprehensif diperlukan untuk memperjelas definisi spionase sekaligus memperkuat koordinasi dan pembagian…
Perkuat Kedaulatan Nasional, Regulasi Antispionase Jadi Perhatian Pakar dan Akademisi
Oleh: Sudirman As’ad *) Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang selalu membutuhkan fondasi stabilitas politik serta keamanan yang kokoh dan terintegrasi secara komprehensif. Di tengah dinamika perubahan peta persaingan global yang semakin ketat, aktivitas pencurian data…
RUU Antispionase untuk Memperkuat Kedaulatan Nasional dan Melindungi Demokrasi
Oleh: Raka Adiwijaya* Persaingan geopolitik global menuntut Indonesia semakin memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan strategis nasional. Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui pencurian informasi, pengumpulan data secara ilegal, spionase ekonomi,…
Anggota DPR Sebut Ancaman Spionase Nyata, RUU Antispionase Perlu Dikaji
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa ancaman spionase terhadap Indonesia merupakan persoalan nyata yang perlu diantisipasi melalui penguatan kontraintelijen dan penegakan hukum. Ia juga membuka ruang pengkajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas…
Target Nol Insiden MBG Menunjukkan Keseriusan Pemerintah Melindungi Anak
Oleh: Rendra Wicaksono* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ini terus berkembang dengan memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus…
Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan dalam Program MBG
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian kualitas makanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang…
Keamanan Pangan MBG adalah Komitmen Negara Melindungi Generasi Bangsa
Oleh: Bima Prasetyo* Pemerintah memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah dalam inspeksi dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya memastikan makanan yang diterima anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui memenuhi standar mutu…
Keamanan Pangan MBG Jadi Prioritas, Pemerintah Perketat Standar Penyajian
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan….