Pemerintah Terapkan Nol Toleransi untuk Jaga Mutu dan Keamanan Pangan MBG
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar pelayanan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan prinsip nol toleransi terhadap kasus keracunan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan…
MBG Gerakkan Ekonomi Daerah, Serap Produk Lokal dan Perkuat Ketahanan Pangan
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi daerah karena kebutuhan pangan dalam skala besar dapat menciptakan pasar bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah…
Tata Kelola MBG Berbasis Sekolah Didorong untuk Perkuat Keamanan Pangan
JAKARTA – Pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu memasuki tahap penguatan tata kelola yang lebih dekat dengan penerima manfaat. Setelah pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan berlapis hingga sekolah, transparansi anggaran, digitalisasi, serta pelibatan ekonomi lokal didorong…
Tata Kelola MBG Dibenahi, Pemerintah Pastikan Program Tetap Lindungi Anak
JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada…
Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG demi Keamanan Pangan dan Gizi Anak
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga…
MBG Gerakkan Ekonomi Desa, Ekonom: Turut Dorong Investasi Nasional
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan…
Menjadikan Ojol Bagian dari UMKM adalah Langkah Besar Mengangkat Kesejahteraan Rakyat
*) Oleh : Gavin Asadit Pemerintah memperkuat kebijakan dengan memberikan perlindungan dan peluang pemberdayaan bagi pengemudi ojek online atau ojol. Langkah tersebut memasuki babak baru setelah pemerintah menyiapkan payung hukum yang mengatur pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan…
Negara Hadir untuk Ojol lewat Perlindungan Pendapatan, Hak Kerja, dan Masa Depan
Oleh Aryandi* Pemerintah tengah menyiapkan babak baru dalam penataan ekosistem ojek online melalui percepatan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang ditargetkan terbit sebelum 17 Agustus 2026. Kebijakan ini patut dipandang bukan sekadar sebagai regulasi teknis mengenai transportasi berbasis…
Perpres Ojol Disiapkan, Pemerintah Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Pengemudi
Jakarta Pemerintah terus mematangkan kebijakan untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol). Langkah tersebut ditandai dengan agenda finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online yang dibahas pemerintah bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembahasan…
Perpres Ojol Targetkan Aturan Lebih Adil bagi Pengemudi dan Aplikator
Jakarta Pemerintah terus memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital yang mengatur ojek online (ojol). Regulasi tersebut ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026 dan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi pengemudi maupun…