Spionase Digital Mengintai, Pakar Siber Desak Penguatan Regulasi
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuat ancaman spionase terhadap Indonesia semakin kompleks. Tidak lagi sebatas pencurian informasi secara konvensional, kegiatan mata-mata kini dapat menyasar data ekonomi, sosial, politik, hingga informasi strategis negara melalui jaringan digital. Ketua Indonesia Cyber Security Forum…
DPR RI Dorong Evaluasi Undang-Undang untuk Perkuat Antisipasi Ancaman Spionase Asing
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendorong evaluasi terhadap regulasi yang berlaku guna memperkuat upaya Indonesia mengantisipasi ancaman spionase dan intervensi asing. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan keamanan…
Pengamat ICSF Sepakat Perlunya Regulasi Komprehensif Anti-Spionase Asing
Jakarta – Penguatan regulasi anti-spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman intelijen, baik melalui metode konvensional maupun pemanfaatan teknologi digital. Regulasi komprehensif diperlukan untuk memperjelas definisi spionase sekaligus memperkuat koordinasi dan pembagian…
Anggota DPR Sebut Ancaman Spionase Nyata, RUU Antispionase Perlu Dikaji
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa ancaman spionase terhadap Indonesia merupakan persoalan nyata yang perlu diantisipasi melalui penguatan kontraintelijen dan penegakan hukum. Ia juga membuka ruang pengkajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas…
Pemerintah Targetkan Nol Insiden Keamanan Pangan dalam Program MBG
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeriksaan dan penilaian kualitas makanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang…
Keamanan Pangan MBG Jadi Prioritas, Pemerintah Perketat Standar Penyajian
JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan….
Pajak Digital Per 9 November, UMKM Beromzet hingga Rp500 Juta Dapat Pengecualian
Jakarta – Rencana perluasan pemungutan pajak atas transaksi digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh transaksi perbankan dan dompet digital otomatis dikenai pajak. Pemerintah tetap menerapkan ketentuan berdasarkan jenis transaksi, objek pajak, serta…
Pajak Digital Diterapkan, Pemerintah Jaga Kelangsungan Usaha UMKM
JAKARTA – Penerapan pajak digital menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis penerimaan negara sekaligus membangun tata kelola ekonomi digital yang lebih tertib. Namun, kebijakan tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bentuk perlindungan nyata…
Pemerintah Perkuat Kolaborasi dan Penegakan Hukum untuk Cegah Karhutla
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak…
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Karhutla Tanpa Pandang Bulu
Jakarta – Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melanggar. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebabkan…